MUI: Putusan MK Sembrono Dan Mengacak-acak Ajaran Islam

By on March 17, 2012


Underground Tauhid -
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 sangat berlebihan, melampaui batas, sembrono dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal pengucapan 17 Februari 2012 terkait pengujian UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu menuai kontroversial dan menimbulkan keguncangan bagi umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya dan mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia(MUI), walaupun sudah tiga pekan.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers di kantor MUI di Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa(13/3)yang dihadiri KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI) didampingi oleh Amirsyah Tambunan (Wakil Sekjen), Asrorun Ni’am Sholeh (Sekretaris Komisi Fatwa), dan Ichwan Sam (Sekjen) yang menanggapi Putusan MK tersebut.

Banyaknya pertanyaan dari masyarakat mengenai Putusan MK yang mengacak-acak syariat Islam tersebut. Seperti diketahui, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan: Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) menyatakan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Menurut MUI, Putusan MK tersebut menuai kontroversi serta menimbulkan kegelisahan, kerisauan, bahkan keguncangan di kalangan umat Islam, karena berkembang pendapat dan pemahaman masyarakat, bahwa putusan MK tersebut telah mengubah syariat Islam, melanggar ajaran Islam, dan mengubah tatanan kehidupan umat Islam yang selama ini berlaku.

“Menanggapi perkembangan tersebut, MUI punya tanggungjawab untuk mempertahankan agama Islam dan melindungi umat Islam Indonesia. MUI memandang penting untuk memberikan tanggapan terhadap putusan MK, sekaligus memberikan panduan tegas dan jelas kepada umat Islam dengan mengembalikan tatanan kehidupan umat Islam seperti sedia kala,” kata KH. Ma’ruf Amin kepada wartawan.

Menurut KH. Ma’ruf Amin, untuk menyusun tanggapan ini, MUI terlebih dulu melakukan pembahasan dari perspektif hukum nasional oleh Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI, juga melakukan pembahasan dari perspektif ajaran agama oleh Komisi Fatwa MUI, serta menyelenggarakan rapat pengurus harian MUI untuk membahas hasil kerja dua komisi tersebut, dan selanjutnya mengesahkan sebagai putusan MUI.

MUI memandang, putusan MK tersebut memiliki konsekwensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Untuk menanggapi keputusan MK tersebut MUI mengeluarkan Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya,menyatakan: “Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.”

Akibat putusan MK yang sembrono itu, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris.

Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. (MZS/EraMuslim)

2 Comments

  1. Tari

    March 18, 2012 at 00:45

    Gosh…emang lo pikir orang indonesia itu isinya orang islam doang ? Emang kalian pikir indonesia itu negara islam yg segala tetek bengeknya harus diatur berdasarkan hukum islam ? Udah bener MK ngubah aturan pernikahan itu. Kenapa sih kalian gak bisa menghormati ( cukup menghormati, gue paham kalo kalian gak setuju) keputusan MK yang jelas2 dibuat berdasarkan kepentingan umum, bukan islam semata.Gue rasa gak ada seorang pun yang mau terlahir sebagai anak haram, so kenapa anak yg gak berdosa ini harus menanggung dosa orangtuanya ? Jadi anak haram itu harus ditelantarkan maksud lo ? Mending kalo nyokapnya berkecukupan,kalo kagak gimana ? MUI pengen anak2 haram ini jadi gembel gitu ? Gue heran deh dengan pikiran orang-orang ini, katanya besar pahalanya menyantuni anak yatim tapi kalian malah mendukung celah anak berayah supaya jadi gembel. Bener-bener gila. Belum lagi, selalu saja pihak wanita yang menanggung akibatnya. Kalo gue ngeluarin statement ini lu orang pasti bilang ” islam memuliakan wanita, nabi bersabda bla…bla..bla..”. Iye, iye, gue tahu kok. Tapi jujur aja, pada masanya kedudukan wanita dalam islam memang lebih baik daripada di agama lain dan budaya masyarakat arab pada jaman jahiliyah, tapi sekarang nggak. Akui saja lah, bandingin kondisi wanita2 di negara arab sono sana wanita-wanita di negara sekuler. Masa nyetir aja kagak boleh. Gue komen gini bukannya mau melecehkan islam, tapi gue bete mampus sama orang-orang kayak kalian ini. Umat islam yang dikit-dikit ngeluh. Manja bener sebagai umat beragama. Undang-undang perkawinan gak sesuai syariat islam ngeluh, media mainstream gak ada yang berpihak ngeluh, di mall gak ada mesjid, ngeluh. Mentang-mentang mayoritas jadi merasa harus selalu didahulukan, merasa harus selalu difasilitasi. Sekali-kali belajar dong dari minoritas yang tetep bisa menjaga eksistensi walaupun dari segi umat, dukungan pemerintah, dan fasilitas lebih minim dari islam. Jangan dikit-dikit mengeluh dan mengadu.

    • Noviana

      March 20, 2012 at 07:46

      saya sebagai orang hukum yg beragama islam,jujur sangat tersinggung dgn komentar dari mba tari..
      mba,maaf pernyataan anda tersebut termasuk melecehkan agama islam..
      apakah agama anda tidak mengajari ttg berbicara yang sopan dan menghormati agama lain?
      saya sebagai orang hukum,tentu dapat menuntut anda ke pengadilan,namun dikarenakan agama saya mengajarkan untuk memaafkan,maka saya mengurungkannya.
      Ketentuan islam seperti itu karena untuk langkah preventif agar seseorang tidak melakukan zinah
      mungkin agama anda memperbolehkan perzinahan sehingga anda berkata seperti itu, namun di islam tidak..
      kami sangat memegang teguh agama kami dan tidak akan mengotorinya

      wassalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>